Berita Politik 

Proyek Puskesmas Rp 205 Miliar: Denda Keterlambatan PT PP Precast Sudah Mencapai Rp 25,6 Miliar!

V9POKER | V9NEWS   Secara matematis, mulurnya pelaksanaan proyek 18 puskesmas di DKI Jakarta senilai total Rp 204,75 miliar, yang belum juga rampung sampai hari ini, Rabu (16/8), sudah melahirkan denda keterlambatan sementara bagi pihak penyedia, PT PP Pracetak (Precast), dengan angka yang sungguh fantastis, mencapai sekitar Rp 25,6 miliar! Dan, menurut pihak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, itu bukanlah masalah.

Proyek tersebut, yang lengkapnya dinamai paket Design and Build Pembangunan dan Rehab Total Puskesmas di DKI Jakarta, didanai APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, dan dilaksanakan dengan pembebanan biaya Tahun Tunggal, bukan Tahun Jamak (Multiyears). Dengan kata lain, kegiatan itu —selambat-lambatnya— harus selesai pada tanggal 31 Desember 2016. Lewat dari tanggal itu, dianggap masuk di tahap pelaksanaan pada masa denda.

“Terkait dengan (keterlambatan) bangunan, itu gak ada masalah. (Soal) keterlambatan, (tinggal) tunggu bayar denda penyedia saja,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Een Heryani, melalui pesan WhatsApp-nya kepada IGS Berita, Jumat (14/7) sore.

Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengakui, hingga berakhirnya tahun 2016, bobot pekerjaan yang berhasil diselesaikan PT PP Pracetak selaku kontraktor pelaksana hanyalah 45 persen, dan sebesar itu jugalah pembayaran yang diberikan, atau sekitar Rp 92,13 miliar.

“Pembayaran terhadap pihak ketiga (PT PP Pracetak –red) baru 45 persen, sesuai dengan perhitungan bobot kerja yang sudah mereka laksanakan hingga akhir Tahun Anggaran 2016,” kata Nunit Pujiati, Kepala Sub-Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek pembangunan 18 puskesmas senilai Rp 204,75 miliar itu, saat dihubungi IGS Berita, Selasa (4/7), di ruang kerjanya.

 

Perhitungan Denda

Secara umum, perhitungan masa denda itu baru berakhir ketika pekerjaan sudah diserahterimakan (Provisional Hands-Over/PHO). Karena paket kegiatan ini berjudul pembangunan dan rehab total 18 puskesmas di DKI Jakarta, maka pekerjaannya pun baru bisa di-PHO-kan setelah ke-18 puskesmas tersebut sepenuhnya rampung.

Hingga hari ini, Rabu (16/8), paket kegiatan itu belumlah di-PHO-kan. Bila dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017, maka pelaksanaan di masa denda yang dilakukan PT PP Pracetak sudah mencapai 227 hari.

Setidaknya, ada dua pandangan tentang perhitungan denda keterlambatan itu. Ada yang menghitungnya dengan rumus 1/1000 x sisa nilai kontrak = denda keterlambatan per hari. Ada juga yang menggunakan rumus 1/1000 x total nilai kontrak = denda keterlambatan per hari.

Bila dihitung dengan rumus 1/1000 x sisa nilai kontrak x jumlah hari keterlambatan, maka total denda keterlambatan yang harus ditanggung PT PP Pracetak hingga hari ini, Rabu (16/8), sudah mencapai sekitar Rp 25,56 miliar —rinciannya Rp 112,61 juta dikali 227 hari.

Sementara, bila dihitung dengan menggunakan rumus 1/1000 x total nilai kontrak x jumlah hari keterlambatan, nilai dendanya tentu akan jauh lebih besar lagi.

Angka denda Rp 25,56 miliar tadi saja sudah berarti sekitar 12,48 persen dari total nilai kontrak. Apalagi bila nilai dendanya dihitung berdasarkan rumus yang kedua.

Padahal, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang merupakan perubahan terakhir dari regulasi tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengamanatkan, keuntungan pihak penyedia barang dan jasa pemerintah tidak boleh melebihi 15 persen. Bila berdasarkan pemeriksaan terdapat keuntungan di atas 15 persen, maka kelebihannya itu harus dikembalikan ke kas negara/daerah —kalau tidak, akan dianggap sebagai kerugian keuangan negara/daerah.

Tersirat pula amanat lewat Perpres tersebut bahwa total denda keterlambatan itu tidak boleh melebihi 5 persen, atau —bila dibagi dengan rumus 1/1000 per hari— maksimal hanya tersedia 50 hari kerja untuk masa denda.

Namun, hal itu dibantah Nunit Pujiati. PPK Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu mengaku telah berkonsultasi dengan pihak Divisi II Bidang Sanggahan Hukum LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) terkait batas waktu 50 hari tersebut.

“Menurut LKPP, dalam Peraturan Presiden yang baru tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah itu tidak ada batasan perpanjangan waktu 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena, Perpres yang baru itu (Nomor 4 Tahun 2015 –red) lebih fleksibel. Berapa lama dia terlambat, itulah yang harus disetorkan sebagai jaminan bank. Yang penting, pihak ketiga punya iktikad untuk menyelesaikan pekerjaan, dan jangan sampai ditemukan indikasi KKN,” kata Nunit, menirukan penjelasan LKPP.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum LSM PAN, Thomson Sirait, mengacungkan kedua jempol tangannya.

“Cerdas! Dengan kebijakan semacam itu, negara berpotensi mendapatkan keuntungan yang sungguh signifikan. Bayangkan saja, bila misalnya nanti PT PP Pracetak kena denda untuk 250 hari keterlambatan, yang artinya bernilai sekitar Rp 28,15 miliar, maka Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan barang senilai Rp 204,75 miliar dengan membayar seharga Rp 176,6 miliar saja. Ini terobosan yang sungguh luar biasa, tentunya,” kata Thomson Sirait kepada v9news(yhr/jfm).*

Related posts

Leave a Comment

Shares